Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Buka 8 Februari 2019

Kebutuhan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendesak dan menjadi prioritas Pemerintah menjadi satu alasan diadakannya Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sistem pendaftaran akan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) via https://sscasn.bkn.go.id yang dapat diakses secara serentak pada Jumat, 8 Februari 2019 pukul 16.00 WIB. Selanjutnya untuk proses seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rekrutment P3K pada tahap I meliputi THL Penyuluh, Dosen PTN Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN Tahun 2013 dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya usia pelamar P3K maksimal 1 Tahun sebelum batas Usia Pensiun pada jabatan yang akan dilamar. Selain itu terdapat beberapa persyaratan pada rekrutment P3K Tahap I yakni :

  1. Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktih mengajar sampai saat ini (dapat di cek di http://info.gtk.kemendikbud.go.id);
  2. Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-I Kimia/Biologi; dan
  3. Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikat di bidang pertanian.

Kemudian masa hubungan kerja P3K paling singkat I Tahun dengan perpanjangan berdasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi sesuai PP No. 49 Tahun 2018. Sebagai Informasi, Perolehan gaji untuk P3K pada Instansi Pusat dibebankan pada APBN dan untuk P3K di Instansi Daerah di bebankan pada APBD serta dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, aturan teknis dari PP No. 49 Tahun 2018 akan diteruskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan BKN. #sumber bkn.go.id

Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan persiapkan diri anda, dan cari tahu info selengkapnya di bkn.go.id

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*